Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan program Pilkada berintegritas di Sumatera Utara (Sumut), Selasa (24/04) di Medan.

Dalam kegiatan ini KPK menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus yakni pembekalan terhadap calon kepadala daerah yang akan bertarung Juni nanti. Kemudian, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah.

Dilansir dari Jawa Pos, Sihar Sitorus, Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut dua tersebut masih menempati posisi unggul dalam penghitungan harta kekayaan yakni Rp350.887.551.000 dibanding paslon lainnya. Sedangkan Calon Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat memiliki harta kekayaan Rp 8.433.802.574.

Sementara itu Calon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tercatat memiliki kekayaan Rp 15.424.895.000. Sementara itu, Wakilnya Musa Rajekshah tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 60.956.429.963.

Dalam kegiatan ini, KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung dan Kepolisian. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah.

“KPK optimistis korupsi bisa dicegah dan dihentikan. Asal kita lakukan bersama dengan komitmen yang kuat,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Lebih lanjut Saut menerangkan tujuan deklarasi LHKPN yakni untuk sarana pengendalian internal. Karena setiap perubahan hartanya harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat. Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian untuk menentukan calon kepala daerahnya.