Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang rentan dengan pemberitaan palsu dan fitnah. Seperti yang dialami Djarot Saiful Hidayat baru-baru ini, Djarot dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut karena dituduh melakukan politik uang.

Kejadian ini terjadi saat Djarot melakukan kampanye di Desa Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, April lalu. Dalam sebuah rekaman video yang digunakan Jiarmansyah, sang pelapor sebagai alat bukti, Djarot terlihat memberikan uang kepada warga. Padahal video tersebut telah diedit, memang benar Djarot menyerahkan uang kepada warga dan dikeluarkan langsung dari dompetnya tapi bukan untuk melakukan politik uang.

“Namun uang itu bukan untuk membeli suara warga atau politik uang lainnya. Melainkan uang untuk membayar hasil bumi berupa buah-buahan yang diserahkan warga kepada Djarot,” jelas Marihot Siahaan selaku Kuasa Hukum DJOSS.

Atas dasar itulah, Tim Kuasa Hukum Djarot menyatakan laporan tersebut adalah fitnah dan telah melaporkan kembali Jiarmansyah ke Bawaslu Sumut. Delik aduannya adalah menuebarkan berita bohong dan fitnah.

“Kita libas habis yang memfitnah begini. Kita ingin ini segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kalau perlu kita akan bawa kasus tidak hanya ke pidana pemilu, tapi juga ke pidana umum, Karena ini juga persoalan pencemaran nama baik,” tambahnya.