Dalam rangka kunjungan media, Sihar Sitorus mendatangi sejumlah media di Kota Medan, salah satunya Sumut Pos. Kehadiran Sihar langsung disambut hangat beberapa kru Sumut Pos, Selasa (23/10).

Sebagai salah satu Calon Legislatif DPR RI Dapil II Sumut, Sihar memperkenalkan diri kepada pihak Sumut Pos. Perkenalan itu disambut baik oleh pihak Sumut Pos yang telah mengenal Sihar sebelumnya, saat mencalonkan diri sebagai wakil Gubernur Sumatera Utara bersama Djarot Saiful Hidayat.

Banyak hal yang diperbincangkan Sihar bersama beberapa kru Sumut Pos, salah satu kru menanyakan bagaimana pendapat Sihar mengenai pendidikan di Sumut. Sihar menyayangkan, meski berada di level sedikit lebih di atas dari target belajar 9 tahun yang dicanangkan di Indonesia, namun baginya tidak cukup.

“Angka wajib sekolah 9 tahun masyarakat Sumut sudah di atas rata-rata, tapi itu belum cukup. Anak-anak harus menempuh pendidikan minimal 12 tahun, kalau bisa sampai perguruan tinggi,” ujar Sihar.

Saat ditanyai mengenai korelasi degradasi moral masa kini dengan tingkat pendidikan, Sihar setuju dengan hal tersebut. Namun ia juga tidak memungkiri, bahwa peran pendidikan informal untuk anak yakni lewat keluarga dan agama juga tidak kalah penting

Sihar juga memohon saran dan anjuran dari Sumut Pos mengenai hal apa saja yang mesti dibenahi nantinya ketika ia akan membawa suara rakyat ke Parlemen. Umumnya, masyarakat masih membutuhkan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berujung pada peningkatan ekonomi.

Senada dengan hal itu, Sihar yang ditanyai mengenai Money Politik menjawab bahwa hal itu tidak ada dalam prinsipnya. “Sebisa mungkin saya menghindari hal itu, kalau bisa mencari metode lain, melalui pemberdayaan masyarakat. Memang waktunya panjang, cuma kalau jadi, dan duduk, kita akan jaga konsistensi. Dimana masyarakat dapat memberikan aspirasinya,” tutur Sihar.

“Pemberdayaan masyarakat itu penting, dengan mengangkat potensi lokal seperti di Humbahas ada kemenyan, di Sipirok ada kopi. Bagaimana mengangkat industri ini menjadi usaha lokal yang memadai dengan melibatkan masyarakat berkontribusi dengan sistem yang berkelanjutan, tidak dengan money politik lagi. Itu sama saja membodohi masyarakat,” tegasnya.